Pemprov Jatim Pastikan Tenaga Kerja Asing di Jatim Sesuai RPTKA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) memastikan TKA yang telah memegang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja (IMTA) di Jatim sudah berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dalam ketentuan perundangan.

Menurut Kepala Disnakertrans Jatim Setiajit, RPTKA ini tidak boleh melanggar kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization, red) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), yaitu 15 jabatan yang disepakati, 7 jabatan untuk MEA, dan 8 jabatan untuk WTO.

“Seharusnya sudah tidak ada pekerjaan kasar yang diisi oleh TKA yang diberi izin IMTA. Apalagi Jawa Timur menerapkan tambahan aturan yang lebih ketat tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan disertai Peraturan Gubernur,” tegasnya pada Selasa (2/5).

Dikutip dari laman www.kominfo.jatimprov.go.id, Setiajit membantah hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan ada jutaan TKA mengalir masuk ke Indonesia lewat Jatim. Ini karena ada kebijakan bebas visa untuk ratusan negara yang masuk Indonesia untuk mendorong pariwisata. (MD)

Berita Terkait

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang Dilakukan Oleh ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 TahunRead More

Menkominfo Gelar Pertemuan dengan Penyelenggara Platform Internet Terkait Konten Terorisme dan Radikalisme

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform internet (aplikasi media sosial, messenger, chatting). Tujuan diadakan pertemuan tersebut untukRead More

Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan Revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Dalam waktu dekat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama dua tahunRead More

No Comments

Tuliskan Komentar