Menkominfo Imbau Kepada Masyarakat Agar Tak Sebar Konten Negatif Aksi Terorisme

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten negatif yang berkaitan dengan aksi terorisme.  Tak hanya itu, jika ada konten yang tak layak, Rudiantara mengajak setiap orang untuk melakukan komplain ke penyedia platform agar segera menurunkan konten tak layak.

"Kalau perlu kita sama sama komplain ke penyelenggaranya. Kita file complaint kepada platform, apakah itu Facebook, Twitter, IG, Youtube dan sebagainya. Kita minta kontennya kita turunkan, untuk Indonesia yang lebih baik. Itulah kebangkitan bangsa Indonesia,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Car Free Day di Jakarta Pusat, Minggu (13/5).

Sementara itu, Rudiantara juga meminta masyarakat agar tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi terorisme di media apapun. Memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan akses terorisme, yaitu membuat ketakutan di masyarakat. 

Dikutip dari laman www.kominfo.go.id, Menteri Rudiantara akan terus bekerjasama dan mendukung pihak Kepolisian dalam penanganan terorisme. Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati serta tetap meningkatkan kewaspadaan. (MD)

Berita Terkait

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang Dilakukan Oleh ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 TahunRead More

Menkominfo Gelar Pertemuan dengan Penyelenggara Platform Internet Terkait Konten Terorisme dan Radikalisme

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform internet (aplikasi media sosial, messenger, chatting). Tujuan diadakan pertemuan tersebut untukRead More

Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan Revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Dalam waktu dekat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama dua tahunRead More

No Comments

Tuliskan Komentar