Menkominfo Ajak Masyarakat Perangi Berita Bohong di Media Sosial

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat untuk memerangi penyebarluasan berita bohong  serta ujaran kebencian di media sosial. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan kehati-hatian dalam menyebarluaskan dan menyerap informasi yang didapat dari media sosial.

“Sudah 90 persen informasi atau kabar bohong yang banyak tersebar, sumbernya utamanya berasal dari media sosial,” ujarnya saat Temu Blogger dan Media yang diselenggarakan di Palangkaraya (12/5).

Menurut Rudiantara, media sosial awalnya digunakan untuk sarana mencari teman dan meningkatkan silaturahmi, serta berusaha dengan berjualan atau berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, ada pihak-pihak tertentu secara sengaja menyebarluaskan informasi atau berita yang isinya mengandung unsur kebohongan.

Lebih lanjut, Menteri Rudiantara menyatakan, jika tidak bijak menggunakannya maka akan berdampak bahkan mengancam toleransi antar umat manusia dan keutuhan negara. Masyarakat juga harus mampu memilah informasi ataupun berita yang beredar di medsos, terlebih dahulu ditelaah secara cerdas, disikapi secara arif dan bijaksana.

 “Sebab, apapun yang telah ditulis atau disebar di medsos dapat bertahan ratusan tahun dan sangat mudah untuk ditemukan pihak manapun,” jelasnya seperti yang dikutip www.kominfo.go.id. (MD)

Berita Terkait

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang Dilakukan Oleh ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 TahunRead More

Menkominfo Gelar Pertemuan dengan Penyelenggara Platform Internet Terkait Konten Terorisme dan Radikalisme

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali mengadakan pertemuan dengan penyelenggara platform internet (aplikasi media sosial, messenger, chatting). Tujuan diadakan pertemuan tersebut untukRead More

Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan Revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Dalam waktu dekat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah dibahas selama dua tahunRead More

No Comments

Tuliskan Komentar