Pendaftaran Caleg Sudah Resmi Dibuka, KPU Jatim Imbau agar Mendaftar Lebih Awal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur secara resmi membuka pendaftaran calon legislatif (Caleg) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 pada  Rabu, 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito ditemui di KPU Jatim, Rabu (4/7) mengatakan, pihaknya sudah siap menerima pendaftaran para caleg oleh partai politik. Selain itu, sistem informasi pencalonan (Silon) juga dipastikan siap.

Untuk mempermudah proses pendaftaran, Eko menghimbau kepada seluruh partai politik agar segera melakukan komunikasi dengan KPU lebih awal. Sebab, jika nantinya terjadi kekurangan berkas bisa diatasi sebelum penutupan pendaftaran.

Selain itu, Eko juga meminta kepada seluruh partai peserta pemilu untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua persoalan internal yang biasanya terjadi saat-saat menjelang pendaftaran. Eko tidak ingin, konflik internal kepartaian menyeret posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dikutip dari laman www.kominfojatimprov.go.id, mengenai syarat bakal calon, Eko menjelaskan bahwa bakal calon anggota DPRD Jatim adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan daftar calon tetap (DCT).

Selain itu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disebutkan pula calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tentu juga, lanjut dia, calon anggota legislatif harus sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Bagi pejabat atau staf di pemerintahan, kata dia, harus mundur seperti halnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa, perangkat desa, PNS, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. (MD)

Berita Terkait

Kemenag Terbitkan PMA Tentang Pencatatan Perkawin

Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan. PMA No 19 tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari PMA No 11 Tahun 2007 tentangRead More

Dinkes Jatim Minta Masyarakat Waspada Penyakit Saat Musim Kemarau

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur meminta masyarakat untuk mewaspadai penyakit yang seringkali muncul saat musim kemarau. Penyakit tersebut  yaitu diare dan InfeksiRead More

Pemerintah Keluarkan Kabijakan untuk Kendalikan Kurs Rupiah

Pemerintah tetap membuat kebijakan yang berhati-hati dan terukur menyikapi situasi perekonomian nasional yang tengah bergejolak karena melemahnya nilai kurs rupiah atas dolar Amerika Serikat.Read More

No Comments

Tuliskan Komentar