Indikator-indikator Pilkada Sukses

Untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar di beberapa daerah di Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengingatkan masyarakat bahwa suksesnya Pilkada 2018 bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, pemerintah atau pihak aparat keamanan, namun menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Tjahjo mengungkapkan beberapa hal terkait suasana pemilihan umum yang seharusnya terjadi di daerah-daerah di Indonesia tersebut.

Seperti yang dikutip di situs www.kemendagri.go.id, Tjahjo menyebutkan sejumlah indikator yang dapat mewujudkan Pilkada serentak menjadi berkualitas. Menurutnya, Indikator pertama yaitu terjaganya independensi penyelenggara Pilkada di daerah. Indikator kedua, pentingnya independensi atau netralitas birokrasi. 

Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu partisipasi pemilih yang tinggi. Indikator ini tentu harus disertai dengan kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya. Maksudnya, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa tanggung jawab serta tanpa paksaan.

Selanjutnya Indikator keempat, peserta pemilu melakukan proses penjaringan bakal calon secara demokratis dan berkualitas. Tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilihan.

Selain itu, Tjahjo menempatkan kepala daerah hasil Pilkada terpilih lewat pemilihan yang demokratis sebagai Indikator terakhir atau kelima. Kepala daerah hasil Pilkada memiliki legitimasi yang kuat, karena terpilih dan dipercaya masyarakat lewat mekanisme pemilihan yang fair. Hal ini melengkapi suksesnya pilkada yang digelar.

"Tolak ukur suksesnya Pilkada itu sendiri adalah terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya partisipasi pemilih serta memperkuat proses persiapan untuk memperoleh kepala daerah dan wakilnya yang amanah," pungkas Tjahjo di Gedung DPR, di Jakarta, Kamis (11/01/2018). (DW)

Berita Terkait

Larangan Jual Belikan Virtual Currency di Indonesia

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI , Agusman menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakanRead More

Jasa Raharja Jatim Luncurkan Aplikasi Santunan Online

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di zaman yang serba digital ini, PT Jasa Raharja Cabang Provinsi Jawa Timur meluncuran aplikasi “Pengajuan Santunan Online Jasa Raharja”. AplikasiRead More

Menkeu Resmikan APBN KITA

Agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan APBN, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi pejabat Eselon I Kementerian Keuangan  meluncurkan sebuah publikasi  mengenaiRead More

No Comments

Tuliskan Komentar