KERING KRITIS, PEMKAB PASURUAN TERUS DISTRIBUSIKAN AIR BERSIH

PASURUAN - Pasca Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menetapkan Kecamatan Lekok, Grati dan Lumbang sebagai daerah yang mengalami kekeringan kritis pada 12 September lalu, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pasuruan terus intensif mendiristribusikan air bersih, setiap harinya.
Sebanyak 6 armada pengisian air bersih telah disiapkan untuk menyalurkan kebutuhan air bersih di 9 desa, diantaranya Desa Semedusari, Wates, Pasinan dan Balungan Kecamatan Lekok, kemudian Desa Karanglo Kecamatan Grati, serta Desa Watulumbung, Karangjati, Cukurguling dan Karangasem Kecamatan Lumbang. Keenam armada tersebut milik BPBD sebanyak 2 unit, kemudian Cipta Karya juga 2 unit, kemudian 1 unit milik PDAM, serta 1 unit tank air milik Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan.
Yudha Triwidya Sasangka, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan mengatakan, dalam satu hari, 6 armada tersebut secara pararel membawa masing-masing 10.000 liter air bersih untuk masing-masing desa. Armada tersebut harus menyusuri satu persatu desa secara merata.
"Harus menyeluruh dan jangan sampai ada desa yang belum menerima pasokan air bersih, karena ini adalah intruksi bupati penuh, agar warga tidak khawatir dan panic akan kekurangan ppersediaan air bersih," ujar Yudha kepada Suara Pasuruan, Selasa (23/09).
Penyaluran air bersih untuk 9 desa di 3 kecamatan di atas akan terus dilakukan sampai Bupati Pasuruan mencabut penetapan itu. Kata Yudha, musim kemarau diprediksi akan berlangsung sampai akhir bulan September ini.
"Menurut prakiraan BMKG Juanda, musim penghujan diprediksi akan terjadi pada bulan oktober dan nopember. Maka dari itu, sampai sekarang kita tidak berhenti mengirimkan air bersih di titik-titik kekeringan darurat," imbuhnya.
Sementara itu, selain bantuan air bersih, Pemkab Pasuruan menurut Yudha juga menyediakan anggaran tidak terduga sebesar Rp 3 Milliar. Anggaran tersebut sudah terpakai sekitar Rp 1 Milliar, sedangkan sisanya akan terus dipersiapkan untuk kebutuhan tidak terduga seperti kebencanaan.
"Tahun ini kita mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur untuk biaya operasional seperti BBM atau supir dan lain sebagainya. Tapi kita dari APBD juga masih memiliki anggaran yang belum terpakai, dan itu salah satunya dapat dipergunakan untuk penanganan bencana dll," akunya.

Artikel Terkait

Peran Humas dan Kominfo Harus Berbeda

Agar peran Humas dan Kominfo di pemerintah daerah terdapat perbedaan, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan InformatikaRead More

Utamakan Anggaran Layanan Kesehatan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghibau kepada jajaran pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran dengan baik. Misalnya, memprioritaskan anggaran layanan kesehatanRead More

Mendagri : Pemerintah Akan Launching Indek Kerawanan Pemilu

Pemerintah akan melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada dan Pemilu nasional serentak pada 2019. IKP yang disusun pemerintah, akan jadi pelengkap bagi IKPRead More

No Comments

Tuliskan Komentar