Ciptakan Kemitraan Usaha Kecil-Besar yang Sehat

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, pemerintah mendorong dan  mengembangkan berbagai pola kemitraan usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan usaha skala besar. Tujuannya untuk meningkatkan produktifitas baik di pasar domestik maupun global.

Bentuk kemitraan yang dikembangkan, diantaranya dengan pola dagang umum, pola sub kontrak, pola inti plasma, dan pola keagenan, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

“KUKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk pada saat terjadinya krisis moneter,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM  Agus Muharram pada Selasa, (28/11).

Dikutip dari laman www.kominfo.go.id, Selama ini masih banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses kredit perbankan karena terkendala teknis dan nonteknis. Misalnya, UMKM tidak memiliki cukup agunan untuk mendapatkan kucuran dana dari perbankan. Selain itu, akses informasi ke perbankan pun terbatas. Sementara dari sisi pengembangan, pelaku UMKM masih punya keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan bagi komoditas tertentu. Selain itu, dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM seringkali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan industri besar di pasar ritel modern. 

Untuk itu, kemitraan usaha besar dan kecil menjadi sangat strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan. Kesempatan membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran koperasi dan KUKM harus dibuka selebar-lebarnya. Dengan begitu, keduanya tak sekadar dijadikan segmentasi pasar pelaku usaha besar, melainkan diposisikan sebagai mitra usaha yang sesungguhnya. Begitu juga dengan perkembangan IT yang begitu pesat, kemitraan tak mesti harus bertemu face to face, namun juga bisa melalui online atau e-commerce antara usaha besar dan kecil. 

"Misalnya start-up yang baru mulai berkembang dengan perusahaan e-commerce yang sudah eksis. Yang penting ada saling trust antara satu dengan yang lain," imbuhnya. (MD)

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait

Peran Humas dan Kominfo Harus Berbeda

Agar peran Humas dan Kominfo di pemerintah daerah terdapat perbedaan, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan InformatikaRead More

Utamakan Anggaran Layanan Kesehatan Masyarakat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghibau kepada jajaran pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran dengan baik. Misalnya, memprioritaskan anggaran layanan kesehatanRead More

Mendagri : Pemerintah Akan Launching Indek Kerawanan Pemilu

Pemerintah akan melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada dan Pemilu nasional serentak pada 2019. IKP yang disusun pemerintah, akan jadi pelengkap bagi IKPRead More

No Comments

Tuliskan Komentar