Enam Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang Dilakukan Oleh ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuannya Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.

Menurut  Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Jumat (18/5), BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi hal tersebut, menurut Ridwan, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dikutip dari laman www.kominfo.go.id, keenam bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
Kedua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan. 

Ketiga, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian  melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya). Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. Keenam, menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin pertama dan kedua dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. 

Sementara itu, bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin pertama sampai keempat dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin kelima dan keenam dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. (MD)

Berita Terkait

Kemenag Mulai Berikan Kartu Nikah Untuk Pasangan Pengantin

Kementerian Agama (Kemenag) mulai memberikan kartu nikah kepada pasangan pengantin. Kartu Nikah ini menjadi fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan. 
Read More

Kenali Lima Warna Kertas Suara dalam Pemilu 2019

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan bahwa nanti pada hari H Pemilu di tanggal 17 April 2019 mendatang, di tempat pemungutan suara (TPS) akanRead More

Pelayanan Tetap Berjalan Meskipun Kampanye Imunisai Campak-Rubella Berakhir

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes, dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan kampanye imunisasi campak-rubella dihentikan, tapi pelayanan imunisasinya tetap dilanjutkan.Read More

No Comments

Tuliskan Komentar