Antisipasi Kerawanan dan Meningkatnya Suhu Politik pada Pemilu 2019

Jelang pemilu serentak  yang jatuh pada tanggal 17 April 2019, sejumlah pihak baik penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan jajaran keamanan TNI, Polri, BIN, BSSN dan stakeholder  lainnya memiliki tugas untuk menjaga kondusivitas jalannya Pemilu. Tujuannya agar terhindar dari ujaran kebencian, Hoax, fitnah, black campaign dan politisasi SARA .

Kepala pusat penerangan Kemendagri, sekaligus juru bicara Kemendagri Bahtiar Baharuddin menuturkan bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Selain itu aparat TNI, BIN serta aparat keamanan lainnya termasuk (Polri) dan Kemendagri sebagai regulator pemilu patut mengantisipasi potensi kerawanan di setiap tahapan Pemilu serentak 2019. 

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sebuah kontestasi maka memerlukan lingkungan yang kondusif, sejuk, damai dan seterusnya. 

“ Maka setiap waktu, setiap saat dalam forum apapun Bapak Mendagri Tjahjo Kumolo selalu  mengingatkan yang namanya racun demokrasi yang dapat merusak peradaban demokrasi. Racun demokrasi tersebut adalah politisasi SARA, politik uang, negatif campaign, fitnah, ujaran kebencian, Hoax atau berita bohong” jelasnya seperti yang dikutip pada laman www.kemendagri.go.id.

Selain itu, Ia juga menyampaikan dari sisi aspek integritas dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu penting untuk dijaga sebagai bagian dari antisipasi kerawanan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“ Aspek integritas dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu sangat penting. Kira-kira Kurang lebih sekitas 8 juta jumlah penyelenggara mulai dari KPU, KPUD Provinsi, KPUD kabupaten/kota, PPK, KPPS, dan juga Jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, Panwas pemilihan desa/kelurahanan sampai pengawas TPS termasuk panitia pemilihan luar negeri dan seterusnya yang akan mengelola dan mengurusi pelaksanaan teknis pemilu nantinya di 868.608 TPS” bebernya.

Dengan terjaganya integritas dan profesionalisme  jajaran penyelenggara Pemilu maka akan mampu mencegah konflik dan respon positif dari semua pihak, baik peserta Pemilu maupun  masyarakat akan menerimanya jika seandainya ada perbedaan-perbedaan dilapangan atau perselisihan yang muncul pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu profesionalisme dan integritas penyelenggara Pemilu (KPU, Bawasalu dan DKPP) adalah kunci utama dan terutama yang mampu menjamin sukses Pemilu serentak 2019 sehingga hasil pemilu dapat dipercaya dan diterima oleh siapapun. (MD)

Berita Terkait

POSPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Panitia Kerja Tetap Daerah menyelenggarakan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 yang dilaksanakan di PPs Terpadu Al-Yasini Wonorejo. WaktuRead More

Pemkab Pasuruan Kembali Terima Penghargaan dari Gubernur Jatim

Bupati Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, SE, MMA menerima penghargaan sebagai Peringkat IV Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 oleh Gubernur Jawa Timur,Read More

WASPADA HUJAN LEBAT AKHIR JANUARI 2019

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01/2019), terpantau masih terdapat aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT. BersamaanRead More

No Comments

Tuliskan Komentar