Melalui Aplikasi SIKS-NG, Kemensos Siapkan Data Kemiskinan Yang Akurat dan Aktual

Sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) mengimplementasikannya melalui berbagai program.

“Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencit (KAT), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial,” kata Sekjen Kemensos, Hartono Laras, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu, pada Forum Tematik Kehumasan, di Swiss Bell Hotel, Mangga Besar, Jakarta, Senin (22/7) pagi.

Menurut Sekjen Kemensos, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat  inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date.

Untuk mendapatkan data yang up to date tersebut, lanjut Sekjen, pelu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

“Tugas dan fungsi Kementerian Sosial semakin luas dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” jelas Sekjen Kemensos sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas Sonny W. Manalu.

Berkaitan dengan itu, Sekjen Kemensos mengemukakan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).

“Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” ujar Hartono.

Data Terpadu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Sosial didukung oleh Pemerintahan Daerah  melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi.

“Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial,” ungkapHartono seperti yang dikutip www.setkab.go.id.

Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.

Menurut Sekjen Kemensos itu, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional.

 

Berita Terkait

Bupati Irsyad Yusuf Raih Penghargaan Digital Innovation Award 2022

Untuk yang kesekian kalinya, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) kembali meraih penghargaan.

Kali ini, penghargaan yang diterimanya adalah Digital InnovationRead More

Pengaturan Jam Kerja ASN Pemkab Pasuruan Selama Ramadhan 1443 H

Pemerintah telah mengatur jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bulan Ramadhan 2022/1443 Hijriah. Termasuk di Lingkungan Pemkab Pasuruan. Sekretaris DaerahRead More

Si Sakti Dinas Kominfo Masuk Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan 2022

Sistem Aplikasi Konsultasi Teknologi Informatika (SAKTI) milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan masuk Top 15 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.

Read More

No Comments

Tuliskan Komentar