BMKG: Gempa Bumi Belum Dapat Diprediksi, Jangan Termakan Isu

Terkait dengan berkembangnya berita yang viral di media sosial bahwa akan terjadi gempa besar berkekuatan M 9,0 pasca terjadinya gempa Banten M 6,9 maka dengan ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

  1. Isu yang berkembang tersebut tidak benar, karena peristiwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi oleh siapapun: kapan, di mana, dan berapa kekuatannya.
  2. Gempa bumi terjadi akibat deformasi batuan yang terjadi secara tiba-tiba pada sumber gempa yang sebelumnya mengalami akumulasi medan tegangan (stress) di zona tersebut, pengaruh penjalaran stress untuk proses selanjutnya secara kuantitatif masih sulit untuk diketahui.
  3. Teori yang berkembang saat ini baru dapat menjelaskan bahwa sebuah gempabumi utama dapat membangkitkan atau memicu aftershocks dan masih sulit untuk memperkirakan gempa besar rentetannya seperti beberapa kasus gempabumi doublet, triplet (dua atau tiga kejadian gempabumi tektonik dalam waktu dan lokasi yang relatif berdekatan), dan seterusnya.
  4. Masyarakat diimbau agar tetap tenang namun waspada dan tidak percaya kepada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  5. Dan yang lebih penting dan urgent adalah melakukan langkah-langkah mitigasi terkait kesiapan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi. Siapkan bangunan rumah anda sesuai dengan konstruksi aman gempa, siapkan perabotan-perabotan yang kuat dan dapat menjadi tempat perlindungan sementara saat terjadi gempa, siapkan jalur evakuasi yang aman di lingkungan tempat tinggal anda, selanjutnya agar terus berlatih utk evakuasi mandiri, dan terus monitor "InfoBMKG" baik melalui sosial media, mobile appswebsite, ataupun kanal-kanal resmi BMKG.

Sumber : www.bmkg.go.id

Berita Terkait

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan Yang Berlaku Per 1 Januari 2020

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dankesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 TahunRead More

DPR RI Menetapkan Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA)Read More

Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikanRead More

No Comments

Tuliskan Komentar