Komunikasi publik pemerintah menjadi perhatian utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Waktu lalu, Presiden menyampaikan agar setiap humas kementerian, lembaga dan daerah aktif mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.

“Apalagi bagi humas di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak untuk berkomunikasi kepada masyarakat,” ujar Juru Bicara Presiden Johan Budi di Lampung, Senin (5/2)

Menurut Johan Budi saat ini banyak media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Tools yang digunakan untuk berkomunikasi saat ini adalah melalui media sosial. Kehumasan pemerintah di era digital harus beradaptasi dengan perubahan media agar penyebaran informasi lebih cepat.

Guna memastikan kehumasan pemerintah bisa menghasilkan informasi sesuai dengan stakeholders, Johan Budi mengingatkan agar setiap humas pemerintah mampu menetapkan tujuan komunikasi dan strategi komunikasi yang tepat.

Pertama tetapkan dulu tujuannya, misalnya membentuk citra positif lembaga atau mendapatkan dukungan publik. Setelah itu pilih pesan dan tetapkan target stakeholders dan susun strategi komunikasinya.

Dikutip dari laman www.kominfo.go.id, Jubir Presiden mendorong kehumasan pemerintah untuk lebih kreatif, cepat dan responsif dalam membangun kepercayaan publik. Jika sampai sekarang masih ada yang memiliki image kliping koran dan berada pada posisi yang tidak penting. Itu harus diubah. Apalagi jika humas menyampaikan yang baik dan cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga.

“Humas harus memiliki posisi yang lebih strategis dan usulkan untuk menunjuk jubir,” katanya.

Hal itu makin penting, di tengah maraknya penggunaan media sosial dan penyebaran hoaks. Namun, dalam posisi juru bicara, Johan Budi menyarankan cara untuk melawan hoaks.

“Hoaks sudah jadi bisnis, apalagi ketika musim pilkada. Tapi caranya melawan dengan berikan informasi yang akurat dan jelas,” tuturnya.(MD)