Pj Bupati Pasuran, Andriyanto melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (28/3/2024). 

Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahyo menjelaskan, semua daerah diwajibkan menggunakan kartu kredit dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Kewajiban tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 234 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit. 

Dijelaskan, KKPD merupakan Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Pada prakteknya, setelah kewajiban pembayaran, pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit, dan sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pada bank yang bekerja sama, dalam hal ini Bank Jatim. 

Sementara, Pj Bupati Andriyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa KKPD merupakan solusi untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah. Dengan kata lain, KKPD merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan dalam rangka bertransaksi, meminimalisir uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, serta mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan. 

"Adanya KKPD ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi transaksi keuangan guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang efesien, efektif dan akuntabel," jelasnya.