Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Edisi Juli (8/7/2024). Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menghimbau Kepala Daerah dengan inflasi di atas 2,51% segera melakukan evaluasi penyebab kenaikan produk atau barang serta melakukan upaya langkah-langkah strategis.

"Mulai banyak daerah-daerah yang bisa mengendalikan dengan baik, meskipun ada juga yang mengalami beberapa kendala lain, kami harap bisa dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh dan continue" tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah menjelaskan per Juni 2024 beberapa komoditas mengalami deflasi antara lain bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Di samping beberapa komoditas juga perlu diantisipasi karena mengalami inflasi yakni beras, telur, daging ayam ras, dan bawang putih. Adapun beras, terjadi kenaikan harga sebesar 0,02% dibanding bulan Juni 2024. 

Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Bambang Priyono juga menyampaikan beberapa komoditas yang perlu diwaspadai yakni beras premium, beras medium, gula pasir, daging sapi, telur ayam berada dilevel sedang. Sedangkan untuk minyak goreng curah, bawang putih, serta daging ayam karena terlalu rendah harganya, berada di level tidak aman. 

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyampaikan beras yang menunjukkan tren kenaikan harga di atas HET ialah beras premium dan medium zona 3, beras premium dan medium zona 2 serta beras medium zona 1, serta gabah kering yang juga perlu diantisipasi karena terjadi tren kenaikan dengan rata-rata harga Rp 6.170/Kg atau 2,8% di atas HET. 

Saat ini stok beras di perum BULOG per Juni 2024 sebanyak 1,448,217 ton, dengan rincian CBP 1,379,966 ton dan dan komersil 68.231 ton, sudah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Dari stok tersebut nantinya akan disalurkan untuk kegiatan SPHP dan bantuan pangan sebagai upaya stabilisasi harga. 

Selain itu, BAPANAS akan terus menggencarkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan mengalokasikan anggaran kepada dinas urusan pangan di seluruh Kab/Kota. Sekaligus melakukan evaluasi dan monitoring.

Di akhir, Plt Sekjen, Tomsi Tohir menghimbau kepada seluruh satgas pangan bersama stakeholder untuk melakukan perhitungan dengan cermat khususnya terkait dengan beras agar bisa dilakukan antisipasi di awal, tidak menganggap remeh persoalan beras, serta menindak tegas terhadap oknum-oknum yang berani melakukan permainan harga. (R.A)