Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memperjuangkan  sekolah  gratis bagi siswa SMA/SMK yang kurang mampu. Bahkan, pihaknya akan menggandeng kabupaten/kota di Jatim untuk membantu melalui dana hibah.  

Anggota DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjutak mengatakan bahwa sejak ada perubahan kewenangan pengelolaan SMA dari kabupaten/kota ke provinsi muncul beberapa persoalan. Diantaranya,  permintaan dari masyarakat supaya pembiayaan siswa SMA/SMK bisa digratiskan. 

“Tentu APBD Provinsi tak akan mampu,” ujarnya saat ditemui serap aspirasi pada Jum’at, (6/10).

Dirinya pun sadar jika permintaan dana hibah ini tak bakal mudah. Penyusunannya pasti diperlukan perjuangan yang panjang serta lama, karena tak hanya melibatkan DPRD Jatim saja, tetapi juga legislatif di setiap kabupaten/kota.  Namun, Sahat berjanji untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah agar bisa mengalokasikan hibah dan sistem yang dipakainya nanti tidak diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, melainkan langsung diberikan kepada siswa.

 "Peluncuran hibah itu bukan pada pemerintah, tapi ke siswa. Sistemnya by name by adress. Tidak dibayarkan ke sekolah. Ini wacana yang ingin saya gulirkan kepada badan anggaran (banggar, red)," paparnya seperti yang dikutip pada laman www.kominfo.jatimprov.go.id. (MD)