Memaksimalkan peran dan fungsi sebagai komunikator pemerintah di era digital, Government Public Relations (GPR) atau Humas Pemerintah dituntut mampu meningkatkan kompetensi di bidang kehumasan. Pernyataan ini disampaikan Benny Sampir Wanto Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merespon tantangan Humas Pemerintah yang semakin besar dalam merespon kebutuhan informasi masyarakat.       

Setidaknya ada dua hal pokok yang harus dikuasai yakni kemampuan di bidang jurnalistik dan diplomasi. Masing-masing sangat dibutuhkan dalam mempublikasikan informasi dan program pembangunan pemerintah serta menyampaikannya secara langsung kepada awak media, terutama pada saat press release.     

“Seorang Humas Pemerintah wajib menguasai dua hal utama. Pertama, skills di bidang jurnalistik yang sangat dibutuhkan dalam menulis berita untuk mempublikasikan semua program pembangunan, baik melalui media massa yang dikelola pemerintah maupun yang bersifat advertorial. Tentunya, isi tulisan harus singkat, padat dan runtut. Kedua, skills di bidang diplomasi, yakni kemampuan public speaking yang digunakan dalam menyampaikan ragam informasi berbentuk press release kepada insan media pada saat jumpa pers”, urainya waktu diwawancarai Bidang Data dan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Kamis (02/02/2017).       

Menurut Benny, kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya harus dimiliki Humas Pemerintah adalah penguasaan agenda setting terhadap trending issue atau informasi aktual yang sedang ramai diperbincangan di masyarakat. Tujuannya agar ada keseragaman pemberitaan yang pada akhirnya sangat efektif dalam membentuk opini publik.             

“Kemampuan lain yang juga harus dimiliki seorang Humas Pemerintah adalah menciptakan trending issue untuk dijadikan agenda setting pemberitaan media. Sehingga ada keseragaman pemberitaan sesuai dengan topik bahasan yang telah ditentukan sebelumnya”, pungkasnya.

Sebelumnya, Rudiantara Menkominfo menekankan tentang urgensitas penetapan agenda setting oleh Humas Pemerintah selama satu tahun ke depan, yaitu bagaimana menyusun skenario konstruktif agenda media, publik dan agenda penentuan kebijakan untuk menyebarluaskan program-program pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dibutuhkan sinergi, koordinasi dan konsolidasi agar tampil dalam satu bahasa dan narasi. (Eka Maria)