Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), Sujatmiko mengungkapkan bahwa salah satu strategi pembangunan pemerintah bagi upaya pemberdayaan perempuan adalah kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Hal ini disampaikan pada hari Kamis (14/09/2017) saat menghadiri forum yang bertema “Peran Bisnis dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta.

Menurutnya, strategi ini diambil untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

“Karena untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan perlu kerja bersama, faktor kesadaran dan pemahaman dari laki-laki juga jadi tantangan tersendiri dalam upaya kesetaraan gender ini”, terangnya seperti yang dikutip di situs www.kemenkopmk.go.id. 

Indonesia merupakan satu dari tiga negara ASEAN dengan GII (Gender Inequality Index)/IKG (Indeks Ketimpangan Gender) yang tinggi. Sujatmiko juga mengungkapkan bahwa terdapat agenda pembangunan millennium yang belum usai yaitu jumlah kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan dan keterwakilan perempuan di Parlemen.

“Tidak ada kebijakan pemerintah yang diskriminatif gender, kalua pun terkesan diskriminatif biasanya hanya pandangan budaya saja”, tambahnya. (DW)