Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah - DISKOMINFO Kabupaten Pasuruan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah

18x dibaca    2026-03-09 16:45:00    Robiatul 'Adawiyah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026). Mendagri dalam arahannya menyampaikan bahwa, inflasi nasional secara year on year (yoy) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode Desember-Januari yang berada di kisaran 3,55 persen. Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ± 1 persen. Dengan demikian, inflasi saat ini berada sedikit di atas target.

"Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama pada kelompok desil 1 hingga 4", ujar Tito.

Dia menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi secara yoy berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen, termasuk di dalamnya kenaikan harga emas yang turut dipengaruhi situasi global seperti konflik internasional. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga memberi kontribusi inflasi sebesar 16,19 persen, yang dipengaruhi oleh faktor subsidi energi pada Januari-Februari tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026 seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.

"Menjelang hari raya, banyak persoalan yang harus diantisipasi secara bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah. Semua perlu disinergikan bersama Forkopimda", tegas Tito. (Inov) 

Komentar (0)

  1. Belum ada komentar

Tulis Disini