Maraknya aksi demonstrasi terkait pro kontra angkutan online di sejumlah kota di Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim untuk memberikan subsidi bagi angkutan konvensional. Hal ini pun didukung oleh Komisi D DPRD Jawa Timur.

Menurut Achmad Heri, anggota Komisi D DPRD Jatim pada Rabu (18/10/2017), Pemprov harus memperbaiki sistem dan mengatur regulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi angkutan konvensional dan online. Mulai dari peremajaan, sistem berbasis aplikasi dan yang paling penting mengubah jalur rute yang lebih fleksibel.

Mengutip dari www.kominfo.jatimprov.go.id, selain memberikan segmentasi pasar yang beda antara angkutan umum/konvensional dan online, perubahan trayek ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada penumpang. Angkutan umum saat ini harus memenuhi konsep yang aman, nyaman, dan mudah diakses.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Wahid Wahyudi mengatakan siap memberikan bantuan Rp 5 juta yang diberikan kepada angkutan umum antar kota dalam provinsi (ASDP). Seperti mikrolet lintas kota, yang menjadi kewenangan Gubernur. “Kami masih bahas ini dengan DPRD Jatim supaya bisa dimasukkan dalam RAPBD 2018”, kata Wahid.

Saat ini pemerintah sedang melakukan operasi atau pemeriksaan terhadap taksi online yang tak memiliki izin. Salah satunya uji kir. Tak hanya angkutan online, perlakuan sama juga ditujukan pada angkutan konvensional. (DW)