Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan DPR dan jajarannya melangsungkan rapat terkait dengan Rancangan Undang - Undang (RUU) APBN 2018 dan strategi kebijakan fiskal. Presiden menargetkan APBN 2018 dapat tersalurkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Menurut Presiden pada rapat yang diadakan di Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR, Jakarta, Rabu (16/08/2017), Belanja Negara pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Upaya ini akan dilakukan dengan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, seperti yang dikutip di situs www.kominfo.go.id.
Selain itu, pemerintah juga mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra (Beras Sejahtera) menjadi bantuan pangan non tunai. Sedangkan untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah akan tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsisi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.
Untuk Pemerintah Daerah, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 761,1 triliun dalam bentuk Dana Desa. “Anggaran transfer ke daerah dan  Dana Desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan kerja antar daerah”, ungkap Presiden.
Pendapatan Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.878,4 triliun. sementara itu, Belanja Negara dalam RAPBN Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 2.204,4 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.443,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 761,1 triliun. (DW)