Tingkatkan Pilkada 2018 Dengan Menghindari Berita Hoax

Agar Pilkada 2018 berjalan dengan lancar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar peran media massa dapat dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya untuk menghindari dari berita hoax yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Demikian yang dikatakan Tjahjo Kumolo lewat pesan singkatnya pada Senin, (16/10).

Menurutnya, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2017. Ada beberapa catatan dari hasil evaluasi tersebut, yaitu diikuti 101 daerah yang  melibatkan 44,4 juta pemilih, dengan  total biaya APBD  5,8 triliun. Selain itu, antusias masyarakat terhadap Pilkada juga meningkat meskipun beberapa daerah masih terkendala dengan e-KTP.

Oleh karena itu, dalam menghadapi pemilihan serentak pada 2018 diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara. Selain itu, dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, terus  dioptimalkan.

Dikutip dari laman www.kemendagri.go.id, langkah pertama, kata Tjahjo memetakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Langkah kedua, sinergi dengan ahli IT. Ini sangat penting untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan. Langkah ketiga, mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat. Langkah keempat, para pasangan  harus gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media dengan berpedoman pada RPJMD yang ada.

"Langkah lainnya, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas ASN. Juga harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya," tuturnya. (MD)