Untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib meningkatkan kualitas birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah Indonesia menjadi kelas dunia. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada Senin,( 7/8/2017).

Menurutnya, masyarakat dapat merasakan Pelayanan Publik yang prima dan profesional dengan cara merubah cara kerja, pola pikir, dan mindset para PNS dari biasa menjadi inovatif dan berjiwa hospitality (ramah dan melayani). Dengan sistem manajemen kinerja tersebut, setiap unit instansi akan dinilai kinerjanya berdasarkan hasil outputnya, bukan lagi berdasarkan serapan anggaran ataupun predikat keuangan instansi.

"Predikat keuangan ataupun hasil serapan tidak akan berarti jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, KemenPANRB bekerjasama dengan BPPT dengan menciptakan aplikasi bernama Sepakat, yaitu sebuah aplikasi e-performance based budgeting", tegasnya seperti yang dikutip pada laman www.menpan.go.id.

Di dalam aplikasi e-performance based budgeting, semua anggaran yang dapat diajukan berdasarkan perencanaan kinerja dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  dan aplikasi tersebut bisa diaplikasikan ke seluruh unit instansi pemerintah sehingga sistem tersebut dapat terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian, penempatan SDM yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, setiap instansi akan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif serta efisien.

Dalam kesempatan ini, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyampaikan bahwa LAN saat ini fokus dalam perubahan kultur serta karakter PNS  untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional. Diharapkan dengan bertambahnya usia LAN akan semakin memberikan kontribusi bagi kualitas kompetensi dan kualifikasi para PNS dalam memajukan bangsa.

"Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik kini tidak bisa hanya dengan PNS yang memiliki kemampuan teknis, namun PNS juga harus memiliki karakter yang baik dan membangun. Kultur birokrasi yang sulit dan rumit harus segera dihilangkan menjadi transparan, mudah dan nyaman. Inilah pentingnya pendidikan untuk memperbaiki kultur tersebut dan dimulai sejak pendidian dan pelatihan CPNS", ujarnya. (MD)