Untuk menangkal penyebaran radikalisme di Internet, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan dukungannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk meminta Internet Service Provider (ISP) melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC. Tujuannya, mengandung konten radikalisme, ekstremisme hingga konten yang mengarah pada terorisme. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Padang untuk meresmikan sebelas gedung baru Uiversitas Negeri Padang (UNP) dan Masjid Baiturrahmah Yayasan Universitas Baiturrahmah di Auditorium UNP, Sumatera Barat, Sabtu (15/07/2017).

Mengutip laman www.kominfo.go.id, Wapres menyebutkan bahwa radikalisme sengaja disebarkan kepada anak-anak muda dengan mencuci otak mereka bahwa ada jalan pintas mencapai surga, yakni dengan "jihad". Paham seperti itu tidak bisa diperangi dengan kekerasan, namun dengan memberikan pencerahan melalui pendidikan yang baik.

"Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi. Karena itu, Pak Menkominfo harus mengejar radikalisme di Internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ. Radikalisme tidak akan selesai dengan membaca deklarasi bersama, radikalisme baru selesai dengan memberikan pendidikan dan contoh yang baik juga ajaran agama yang benar. Disinilah pentingnya keberadaan universitas untuk menetralkan dan meredamkan cara berpikir generasi muda kita", urainya.

Jusuf Kalla menghimbau kepada generasi muda Indonesia untuk berjihad memajukan pendidikan dengan giat belajar menuntut ilmu. Wapres menganalogikan jika seseorang semangat tanpa ilmu maka bisa jadi akan meledak-ledak. Sebaliknya, jika ia berilmu tetapi tanpa disertai semangat maka dia bergerak tanpa dinamika.Sehingga

Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Padang, Sumatra Barat didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. (Rosmida & Eka Maria)