Untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan melakukan beberapa strategi manajemen kepegawaian. Kata DR Drs. Mochammad Nasir, M.Pd Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan, ada dua cara yang diterapkan yakni melalui jalur pendidikan dan pelatihan.   

Di bidang pendidikan, BKPPD memberikan keleluasaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melanjutkan studi, baik strata sarjana (S1), magister (S2) maupun program doktoral (S3). Dengan harapan, semakin tinggi kualifikasi akademik individu tersebut maka akan berdampak pada kualitas SDM sebagai penggerak di tubuh birokrasi pemerintahan. Sedangkan strategi manajemen kepegawaian lainnya yang juga diterapkan melalui memberikan  pelatihan diklat teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).               

“Kita bisa melakukannya melalui pendidikan regular, misalnya memberikan ijin Tugas Belajar bagi mereka yang lolos kualifikasi yang disyaratkan. Tapi memang, baik jumlah quota maupun nominal bantuan yang diberikan sangat terbatas. Yang paling sering diaplikasikan adalah  pemberian pelatihan berupa diklat teknis fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Misalnya, jika kita butuh pegawai yang profesional di bidang akuntansi dan pengeloaan anggaran ya kita buat diklat akuntansi dan penganggaran”, jelasnya waktu tadi ditemui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan di sela-sela aktivitas kantornya, Kamis (13/04/2017).  

Menurutnya, pembekalan ketrampilan di bidang spesifik tersebut seirama dengan UU ASN yang menyatakan bahwa setiap pegawai punya hak untuk didiklat, minimal 48 jam pelajaran per tahun. Oleh karena itu, BKPPD Kabupaten Pasuruan terus mengajukan program diklat teknis fungsional sebanyak mungkin, sehingga bisa menjangkau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan yang saat ini berjumlah 11.031 orang. Output-nya, bagaimana menjadikannya sebagai abdi negara yang profesional dengan masing-masing kompetensi yang dimiliki.

“Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan informal ini sangat beralasan, karena saat ini, kebijakan pemerintah pusat melalui MenPAN dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyebutkan jika tenaga struktural semakin dikurangi untuk diarahkan ke tenaga fungsional. Sehingga ketika sudah ada kebijakan fungsional, maka ASN kita harus siap. Minimal punya sertifikat-sertifikat diklat yang mengarah pada potensi individu yang bersangkutan. Misal, jika ada ASN yang punya keahlian jurnalistik, maka nanti kita akan buka diklat jurnalistik. Otomatis itu kredit poin baginya”, tandasnya. (Eka Maria)