Agar pendistribusian pupuk ke petani tepat sasaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah setempat untuk melakukan penataan baru atau penataan ulang. Pasalnya, masyarakat mengeluhkan pupuk tidak tepat sasaran terutama untuk masyarakat hutan.

“Saya menilai saat ini masih ada pupuk yang mudah dipermainkan oleh mafia,” ujar Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Kamis (8/3).

Menurutnya, salah satu bentuk tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk adalah pemberian kartu tani yang hanya mengacu data lama, sehingga tidak sesuai perkembangan data di masyarakat. Padahal, kartu tani tersebut merupakan identitas para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dengan kartu tani ini, maka kepemilikan tanah beserta luasannya dapat terdata sehingga dapat mengkalkulasi jumlah pupuk yang akan didapatkan sesuai luasan tanah.

"Ini salah satu upaya untuk tanggulangi kelangkaan pupuk. Maka datanya harus di update terus, jangan copy paste data lama, sehingga kepemilikan tanah harus sesuai di lapangan untuk mendapatkan pupuk subsidi," paparnya seperti yang dikutip dari laman www.kominfo.jatimprov.go.id. (MD)