Dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Jatim, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya dilakukan pembangunan fisik di seluruh penjuru negeri, jika pembangunan mental atau spiritual manusia maupun masyarakatnya hancur akibat terkena kejahatan narkoba. Pembangunan mental masyarakat yang dimaksudnya adalah terciptanya kesadaran agar para generasi bangsa tidak terkena dampak langsung dari bahaya narkoba.

Menurut Gubernur Soekarwo, dibutuhkan komitmen luar biasa dalam mengurus kejahatan bangsa seperti narkoba ini. Salah satu upaya sangat penting yakni mendeteksi dini dan mencegah narkoba dari elemen pemerintah desa mulai dari Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa atau yang disebut dengan tiga pilar pembangunan. Alasannya, perangkat daerah tersebut yang langsung berinteraksi maupun bertemu dengan masyarakat dari bermacam macam tingkatan atau profesi. Sedangkan penyelesaian masalah pada tingkat kecamatan, tidak perlu sampai dengan kabupaten/kota atau polres.

"Ini adalah proxy war dan menjadi ancaman negara yang serius. Maka RT/RW,Kecamatan hingga kelurahan harus menjadi mata dan telinga dari pemerintah. Dengan demikian, permasalahan bangsa seperti narkoba hingga terorisme bisa terdeteksi,” paparnya pada Sabtu (10/02/2018) seperti yang dikutip di situs www.jatimprov.go.id.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol Budi Waseso mengapresiai pembentukan kantor BNNP Jatim. Dikaatakannya, kejahatan narkoba harus diperangi. Narkoba adalah permasalahan serius dari bangsa ini, yang bisa menghancurkan generasi bangsa. Jumlah narkoba dari tahun ke tahun jenis obat dan yang mengkonsmusi terus meningkat. Bahkan, nilai transaksinya bisa mencapai trilliunan rupiah.

Sedangkan terkait dengan adanya kantor baru BNNP Jatim Kepala BNNP Jatim, Brigjen Bambang Budisantoso mengatakan, kantor baru ini akan mendukung produktivitas kinerja dari BNNP Jatim. Kantor tersebut, nantinya akan difungsikan untuk merehabilitasi pengguna narkoba dalam bentuk rawat jalan. Selain itu, terdapat pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan, pencegahan, penggunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN). (DW)