Menyeragamkan kemampuan dan ketrampilan Government Public Relations (GPR) atau Humas Pemerintah dalam hal pengelolaan beragam informasi tentang kebijakan Pemerintah Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan program pelatihan jurnalistik. Kata Dr. Ismail Cawidu, M.Si Kepala Biro Humas, Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo), kegiatan akan dilakukan mulai tahun ini dengan melibatkan seluruh Humas Pemerintah dan beberapa stake holder yang berkompeten di bidangnya.      

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di bulan April 2016, kementerian Kominfo mengundang seluruh Pranata Humas untuk mengikuti kegiatan pelatihan tentang kehumasan di era digital. Targetnya, memberikan skills di bidang jurnalistik yang saat ini disyaratkan menjadi keahlian utama yang wajib dimiliki oleh seluruh Humas Pemerintah, baik di level Kementerian maupun Pemerintah Daerah.    

“Mulai tahun ini anggaran untuk pelatihan terutama teman-teman dari Pranata Humas itu digalakkan oleh Kementerian Kominfo, melalui pusat pendidikan dan pelatihan. Memang tidak sekaligus bisa meng-cover seluruhnya, tapi sudah muncul kesadaran dan partisipasi dari teman-teman. Mereka sendiri juga sudah terbentuk Ikatan Pranata Humas Seluruh Indonesia (IPRA). Nanti bulan ini mereka akan melakukan konvensi dengan mengundang seluruh Pranata Humas untuk mengikuti acara tersebut di Jakarta”, jelasnya.   

Dalam sesi wawancara yang dilakukan Humas Kabupaten Pasuruan di sela agenda pertemuan Bakohumas di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu Ismail mengatakan, pelatihan jurnalistik lebih difokuskan ke jurnalisme online, dengan asumsi hal tersebut sangat dibutuhkan Humas Pemerintah untuk membuat berita di masing-masing website yang dikelolanya.

“Agenda pertemuan tersebut kami selenggarakan untuk menyusun sebuah kekuatan yang menunjukkan bahwa keberadaan dan eksistensi Humas Pemerintah memang sangat penting. Terutama dari segi peran dan fungsinya dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Bentuk pelatihannya jurnalistik, bekerjasama dengan seluruh komponen sebagai pematerinya. Tidak hanya melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saja, tetapi seluruh komponen yang bergerak di bidang jurnalistik”, urainya.      

Menurut Ismail, tantangan terbesar yang dihadapi Humas Pemerintah saat ini adalah bagaimana merubah mindset dari sistem kinerja sebelumnya melalui tata kelola komunikasi humas yang benar-benar baru. Yaitu terus berpartisipasi aktif dan kreatif dalam mengelola informasi di website pemerintah sebagai pusat informasi, dimana pengelolaannya membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus. Seperti manajemen komunikasi online, online constituents intelligence, technology skills serta upaya membangun komunitas. Artinya, humas pemerintah dituntut memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi di dunia maya dengan netizen sebagai komunikannya. Hal tersebut tentunya juga diimbangi dengan ketrampilan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang mumpuni. Output-nya, tidak hanya menghasilkan konten berita yang berkualitas, melainkan sekaligus tampilan setting lay out pemberitaan yang eye catching dan menarik.       

Di sisi lain, saat ini Kementerian Kominfo juga terus mengkomunikasikan penerapan narasi tunggal oleh semua Humas Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi arus pemberitaan di media massa yang di-counter melalui penyampaian informasi tentang kebijakan program yang menjadi agenda setting pemerintah. Sehingga ada keseragaman informasi yang dikeluarkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi yang tepat.     

“Sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada saat berkunjung ke daerah tentang penyampaian narasi tunggal. Berdasarkan arahan Presiden, narasi tunggal itu adalah sebuah penjelasan resmi yang dikeluarkan pemerintah, disusun berdasarkan data yang kami terima dari berbagai macam kementerian terkait dengan isi narasi tunggal tersebut. Misal, narasi tunggal di bidang perekonomian. Kami jelaskan tentang bagaimana kebijakan pereknomian Indonesia. Itu dihimpun dari sebuah analisis data-data perekonomian, baru kami keluarkan narasi tunggalnya untuk kemudian disebarluaskan ke berbagai instansi pemerintah, termasuk Pemda”, katanya. (Eka Maria)