Dalam rangka menyukseskan jalannya Pilkada Tahun 2018, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arif Moelia Eddie, mengingatkan semua lapisan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini mengingat sering terjadinya praktik money politic atau politik uang saat adanya pemilu yang mana dapat mendorong ke budaya korupsi. Peran serta masyarakat saat proses pemilihan ini dinilai sangat menentukan dalam mengimplementasikan nilai dan kultur anti korupsi di masyarakat.

Menurut Arif, masyarakat harusnya bekerja sama dengan pemerintah dan menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan informasi tentang korupsi dan memilih calon-calon yang tidak terlibat korupsi. Selain itu, dalam sebuah kontestasi politik seperti pilkada, pemilih memiliki peran dalam melahirkan pemimpin yang berbudaya anti korupsi. Suatu contoh sederhana yaitu masyarakat tidak gampang tergiur menerima sesuatu seperti uang dari kandidat pemilihan.

Selain itu,Pilkada berkualitas juga dapat didukung dengan ikut memerangi kampanye hitam berbau SARA, fitnah dan hoax. Pelaksanaannya dapat dilakukan minimal dengan tidak menyebarkannya. Sehingga pesta demokrasi di daerah, benar-benar dapat berjalan secara demokratis dan berkualitas. Daripada menyebarkan isu hoax, lebih baik menonjolkan adu ide dan program. Bukan adu ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan politik uang.

"Di dalam Pilkada juga kami berharap semuanya harus transparan, jangan money politik, jangan berkampanye hitam. Ini untuk memulai awal yamg baik. Kalau semuanya masyarakat dan para calon mental dan sifat kejujuran integritasnya teruji tentunya tidak akan terjadi. Tentunya kita sama sama sepakat, mulai dari sekarang di era Pilkada serentak di 171 daerah ini, mari sama-sama membangun negeri, harus ada kepeduliaan yang sama antara masyarakat, termasuk juga pemerintah," tutur Arief di Jakarta, Sabtu (06/01/2017) seperti yang dikutip di situs www.kemendagri.go.id. (DW)