Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam agenda rutin rapat koordinasi inflasi daerah edisi Senin, (24/06/2024) menghimbau Pemerintah Daerah agar memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada untuk meningkatkan jumlah produksi lokal sebagai upaya ketahanan pangan nasional. 

"Semua Daerah tolong lahan pertanian yang sudah ada, sedapat mungkin jangan dikonversi menjadi lahan lain seperti komersial/industry, kalau tidak lahan akan menyempit dan otomatis jumlah produksi menurun, dan untuk meningkatkan jumlah produksi salah satunya yaitu perluasan lahan pertanian" ujarnya d ihadapan para peserta rapat yang ikuti oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kota yang dilakukan secara virtual. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) komoditas yang mengalami inflasi dan Kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) pada Minggu ketiga bulan Juni 2024 dipulau Jawa didominasi oleh komoditas cabai merah dan bawang merah. 

Plt Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan kenaikan harga cabai yang mencapai 8,63% salah satunya disebabkan jenis variasi cabai merah di masing-masing wilayah yang  berbeda, sehingga mempengaruhi suplay cabai merah di masing-masing daerah.

"Ada beberapa jenis cabai khusus yang dikelola lokal yang memang tidak bisa di supplay oleh provinsi lain, sehingga perlu dilakukan pemetaan jenis cabai merah di masing-masing wilayah”"ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan selain cabai dan bawang merah, ada beberapa komoditas lain yang perlu diwaspadai seperti beras dan jagung yang diperkirakan beberapa bulan kedepan akan mengalami penurunan jumlah produksi akibat kekeringan. Maka dari itu ia menghimbau optimalisasi lahan sungguh-sungguh di optimalkan seperti melakukan irigasi, pompanisasi, pemanfaatan pupuk dan perluasan lahan. 

Badan Pangan Nasional, Sarwedi menyampaikan sebagai upaya stabilisasi harga pangan pihaknya akan terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang mana Per 1 Juni 2024 sebanyak 443 Kab/Kota di 23 Provinsi sudah melakukan GPM, selanjutnya alokasi anggaran kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan GPM, penyaluran bantuan pangan dan melakukan monitoring beras SPHP serta pengawalan program PAS (AMAN PASAR RAKYAT) untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, dengan memberikan  mobil laboratorim keliling. (R.A)