Agar masyarakat umum mengetahui adanya produk pemerintah berupa bantuan hukum dan dapat dijangkau secara mudah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tengah mempersiapkan peluncuran Aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online. Rencananya aplikasi ini akan diterapkan di Indonesia mulai Tahun 2018 ini.

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo, memaparkan bahwa untuk menjamin kualitas Bantuan Hukum di Indonesia BPHN menggunakan Indeks Kinerja OBH. Yakni instrumen monitoring online yang menggunakan persepsi kepuasan klien. Cara kerjanya dengan mengaplikasikan metode survey terhadap penerima bantuan hukum.

"Tiap tahanan miskin di Rumah Tahanan akan dicarikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdekat melalui integrasi Aplikasi SID Bantuan Hukum (SID Bankum), yang berguna untuk membantu pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum secara online. Supaya lebih transparan dan akuntabel diintegrasikan bersama Sistem Database Pemasyarakatan,” jelasnya pada Senin (29/01/2018) seperti yang dikutip di laman www.kominfo.go.id.

Sedangkan untuk menjangkau “Sandwich People” atau masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin namun juga tidak cukup kaya untuk membayar pengacara, BPHN bekerjasama dengan Organisasi Advokat mendorong para pengacara untuk menjalankan kewajiban Pro Bono atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. (DW)