Berkaitan dengan perosalan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim Diah Susilowati, menyampaikan bahwa DLH hanya sebatas melakukan pemantauan lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan proyek sedang ditangani oleh Dinas Cipta karya dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurutnya, kontraktor pembangunan wajib melaporkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap enam bulan sekali. Sehingga kontraktor seharusnya melakukan pemantauan uji kualitas udara, kualitas air dan kebisingan, gangguan lalu lintas akibat galian, perbaikan jalan rusak, estetika memasang rambu-rambu keamanan.

Selain itu kontraktor juga harus menjaga masalah sosial yang disebabkan oleh adanya proyek tersebut, seperti ganti rugi jika dampak pembangunan mengganggu masyarakat sekitar Umbulan. Hal ini seperti yang dikutip di laman www.kominfo.jatimprov.go.id.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Edi Paripurna menuturkan bahwa saat ini hampir 60 persen jalan menuju Umbulan rusak karena lalu lalang kendaraan berat untuk proyek. Dikatakannya juga bahwa ternyata tidak semua masyarakat akan mendapatkan aliran air dari Umbulan. (DW)