Fungsi Pengawasan, Kepala Daerah & Forkopimda Harus Sinergi

Kepala Daerah dengan unsur jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus bersinergi sebagai mitra penting dalam penyusunan APBD, Peraturan Daerah dan fungsi pengawasan. Termasuk di dalamnya Gubernur, Bupati/ Walikota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya dan jajaran Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan DPRD. Pernyataan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan pembukaan Rakernas XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/07/2017)

Mengutip laman https://www.kemendagri.go.id, peran akademisi sangat penting untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, Mendagri mengambil kebijakan politik daerah agar Kepala Daerah selalu berkomunikasi dengan Forpimda dan para tokoh masyarakat, tidak terkecuali masukan dari perguruan tinggi.

"Apakah ini cukup? Itu belum cukup. Di daerah itu ada tokoh agama, tokoh daerah, tokoh masyarakat. Saya yakin setiap kebijakan yang diambil bila bekerjasama bisa berjalan dengan baik", ujarnya.

Menurutnya, tugas Walikota memang tidak mudah. Selain harus menjabarkan program strategis nasional di daerah, maka mereka juga harus mensinergikannya dengan program provinsi serta janji politik selama kampanye. Hal ini mengingat Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus menjalankan apa yang menjadi janji politiknya selama kampanye. (Rosmida & Eka Maria)