Surabaya - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Sundari mengingatkan adanya jebakan di media sosial jelang Pemilu 2024. Jebakan ini bertujuan untuk menjelekkan kandidat lain, memecah belah netizen, hingga membuat kegaduhan di masyarakat.

"Jebakan itu bisa berupa penyebaran hoaks atau disinformasi, filter bubble, hiperealitas hingga cyberbullying," Ujarnya saat mengisi seminar politik yang berjudul "Pendidikan Politik di Era Digital: Peran Media Sosial dan Etika Politik" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Kamis 21 September 2023.

Menurutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memang tidak berhak mengawasi media sosial. Namun pihaknya selalu menghimbau kepada media penyiaran untuk menjadi penjernih informasi yang beredar di masyarakat.

Media penyiaran diharapkan mampu mengajak pembaca memilih isu yang substantif dibandingkan yang sekedar viral. Stasiun televisi dan radio bisa membantu masyarakat untuk mengklarifikasi kabar bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.

"Hoaks mulai muncul sekarang karena itu penting memilih informasi yang tepat dan benar sesuai dengan fakta" Ujarnya. 

Jebakan di media sosial lainnya adalah filter bubble, ia menggambarkan filter bubble sebagai dampak kerja algoritma media sosial dalam menentukan informasi yang akan ditemukan netizen di internet. Pengguna media sosial hanya akan menemukan informasi sejenis dan sulit menjangkau konten yang berseberangan.

"Filter bubble akan menyebabkan kita berpikiran tertutup. Alhasil, terwujudlah polarisasi netizen dan pandangan terhadap sesuatu menjadi parsial" Ujarnya.

Menurut Ndari pikiran yang tertutup bisa memicu cyberbullying terhadap orang yang berbeda pendapat atau pilihan di Pemilu 2024. Orang dengan pikiran tertutup menganggap kebenaran hanya seperti versinya saja. Oleh sebab itu, Ndari menghimbau pengguna media sosial untuk membekali diri dengan literasi media sosial.

"Kita bisa belajar metode cek fakta, kita wajib mengetahui bagaimana kerja penyebaran konten di media sosial, kita hendaknya mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda atau cover all side Tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar mengatakan keberadaan media sosial memiliki kewajiban untuk menjaga iklim demokrasi dan mendukung terselenggaranya pemilu yang sehat dan berlangsung secara fair sesuai dengan tahapan.

"Ada beberapa media yang membuat framing negative, seharusnya tidak boleh dilakukan, karena pada dasarnya media merupakan salah satu pilar demokrasi" Jelas Agil.

Agil mengajak seluruh pihak bertanggung jawab dengan membangun etika politik yang kuat di dunia maya, menjadi tempat informasi yang benar serta dialog beradab yang bisa menjadi fondasi perubahan positif (R.A)