Masyarakat Jatim Pegang Kuat Ideologi dan NKRI

Masyarakat Jawa Timur (Jatim) harus memegang kuat Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara. Komitmen masyarakat Jatim terhadap eksistensi NKRI dan Pancasila ini menjadi alasan kuat diterbitkannya Peraturan Gubernur/ Pergub Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan keberadaan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Pernyataan ini disampaikan menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan 110 Surabaya, Senin (17/07/2017) tentang ancaman gerakan ISIS.

Kondisi Jatim yang sangat plural baik agama, suku, ras dan kultur terjalin sangat baik dan menjadi satu harmoni. Sehingga, ketika ada hal yang ingin mengganggu kebhinekaan dan NKR akan selalu muncul reaksi dari masyarakat. Bahkan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir di Jatim yakni saat masa Kerajaan Majapahit. Hingga saat ini, lanjutnya, berbagai diskusi terus dilakukan untuk membahas penerbitan perda terkait organisasi masyarakat/ormas yang tidak meletakkan Pancasila sebagai dasar hukum.

"Kami punya sikap hidup untuk menjaga konstitusi, sehingga paham mendirikan suatu negara diluar NKRI adalah bagian yang tidak sama terhadap deklarasi kita. Ini sudah menyatu dengan konsep dan pandangan hidup masyarakat Jatim", ujarnya.

Pakdhe Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menambahkan, Pergub Jatim tentang larangan keberadaan ISIS ini disusun melalui proses partisipatoris yakni melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh keagamaan, Ormas serta Forkopimda. Termasuk tokoh yang ahli di bidang keislaman seperti rektor UIN Surabaya dan perguruan tinggi.

"Pergub terdiri dari empat pasal, isinya tentang larangan keberadaan gerakan ISIS di Jatim dan himbauan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan dan/ atau gerakan ISIS. Sekaligus himbauan bagi masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat jika mengetahui dan mencurigai adanya gerakan ISIS", tegas Pakdhe Karwo.  

Mengutip http://jatimprov.go.id, terkait beberapa warga yang sudah berangkat untuk membela ISIS, Pakde Karwo menegaskan bahwa akan terus melakukan pengawasan melalui tiga pilar. Masing-masing, babinkamtibmas, babinsa dan kepala desa. Merekalah yang akan mengawasi gerak gerik warga yang berangkat untuk membela ISIS. Jika terlihat mengganggu keamanan dan ketertiban maka akan diserahkan pada aparat penegak hukum. (Eka Maria)