Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan dukungannya terhadap digitalisasi pemerintahan desa supaya pelayanan kepada warga lebih mudah. Hal ini disampaikan dalam talk show di Radio Suara Pasuruan FM 107 pada Senin (26/10/2026). Narasumbernya adalah Gus Moh. Aminuddin, Ketua Komisi 1 Haji Jumain, Haji Sugiyanto, dan Febri Irawan Darwis.
Haji Jumain menyebut Kabupaten Pasuruan punya 341 desa dan 24 kelurahan, dan harapannya semua menjadi desa digital. Menurutnya, kalau belum digital, administrasi pelayanan masih lewat kertas sehingga kurang ringkas. Kalau sudah digital, semua data tersimpan di satu tempat, dan pembayaran PBB juga bisa dilakukan online. Jika anggaran desa untuk digitalisasi kurang, hal itu bisa disampaikan saat hearing pembahasan APBD. Ia juga menilai keterbukaan data desa, seperti ADD dan dana desa, bisa menyelamatkan pemerintah desa dari masalah yang di-expose media.
Dari sisi kendala, Gus Moh. Aminuddin menyampaikan bahwa di dapilnya yang berada di daerah pegunungan, seperti Puspo dan Tosari, masalah utamanya ada pada internet atau sinyal. Menurutnya, dibutuhkan Wi-Fi atau pemancar sinyal karena aplikasi sebagus apa pun akan percuma kalau jaringannya tidak memadai. Sementara Febri Irawan Darwis menyebut di dapilnya, yaitu ibu kota kabupaten, jaringan tidak jadi masalah.
Dalam acara ini juga dibahas Sapa Warga, yaitu website dari Diskominfo yang rencananya disatukan menjadi aplikasi dan terhubung dengan Super App Kabupaten Pasuruan. Febri menjelaskan program pusat dan daerah sudah selaras, termasuk program prioritas Bupati nomor 33 tentang digitalisasi layanan publik. Menurut data BPKP yang ia sebut, untuk tingkat provinsi ada 7.000-an desa yang sudah mendaftar sistem informasi desa, tetapi penggunaannya baru 50 persen. Karena itu ia berharap aplikasi yang sudah ada dimaksimalkan, tidak perlu terlalu banyak aplikasi. Ia juga berharap bimtek TNDE, yang diikuti 339 kepala desa dan 24 kelurahan, dilakukan dua kali setahun dan langsung praktik.
Menjawab pertanyaan pendengar, Haji Sugiyanto mengatakan pengurusan surat bisa lewat elektronik sehingga lebih hemat waktu, tetapi belum semua surat bisa diurus secara elektronik. Febri menambahkan pelayanan di kantor desa tetap wajib ada, terutama untuk lansia. Warga yang kurang puas dengan pelayanan desa bisa mengadu ke DPRD sesuai komisinya, atau lewat 112, Sapa Warga, dan kanal pribadi Bupati.
Di akhir acara, Haji Sugiyanto menegaskan digitalisasi bukan lagi keharusan, tetapi kebutuhan karena pembangunan butuh data yang akurat dan aktual. Febri berharap data masyarakat terlindungi. Acara ditutup dengan seruan 'Pasuruan bangkit, bersama kita bisa!" (Alfi)
Komentar (0)